Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
3. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.
4. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain.
7. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
8. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
10. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
11. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
12. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
13. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
14. Peserta Pemilihan adalah calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
15. Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media.
17. Penindakan adalah mekanisme penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan maupun sengketa Pemilihan.
18. Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilihan yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
19. Laporan adalah dugaan pelanggaran Pemilihan yang disampaikan kepada Pengawas Pemilihan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan.

(1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
(4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

(1) Bawaslu Provinsi melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi:
a. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan serta penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
b. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan gubernur dan wakil gubernur;
c. proses penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
d. penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur;
e. pelaksanaan kampanye;
f. pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya;
g. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
h. seluruh proses penghitungan suara;
i. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
j. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;
k. proses penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
l. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung; dan
m. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi.

(2) Selain melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi melakukan Pengawasan terhadap:
a. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
b. pelaporan dana kampanye;
c. sistem informasi tahapan Pemilihan; dan
d. lingkup Pengawasan lainnya di wilayah provinsi berdasarkan penugasan Bawaslu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
a. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
b. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
c. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
d. proses penetapan calon;
e. pelaksanaan kampanye;
f. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
g. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
h. pelaksanaan pengawasan pendaftaran Pemilih;
i. pengendalian pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
j. penyampaian surat suara dari tingkat tempat pemungutan suara sampai ke PPK;
k. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
l. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;
m. proses pelaksanaan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota;
n. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung; dan
o. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.


(2) Selain melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap:
a. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
b. pelaporan dana kampanye;
c. sistem informasi tahapan Pemilihan; dan
d. lingkup Pengawasan lainnya di wilayah kabupaten/kota berdasarkan penugasan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(1) Panwaslu Kecamatan melaksanakan Pengawasan terhadap:
a. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan serta penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
b. pelaksanaan kampanye;
c. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
d. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
e. penyampaian surat suara dari tempat pemungutan suara sampai ke PPK;
f. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh tempat pemungutan suara;
g. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;
h. penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
i. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan.

(2) Selain melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kecamatan melakukan Pengawasan terhadap:
a. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari hasil rekapitulasi di seluruh PPS;
b. pergerakan berita acara rekapitulasi hasil dari tingkat PPK sampai ke KPU Kabupaten/Kota; dan
c. lingkup Pengawasan lainnya di wilayah kecamatan berdasarkan penugasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(1) Panwaslu Kelurahan/Desa melaksanakan Pengawasan terhadap:
a. pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
b. pelaksanaan kampanye;
c. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
d. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara;
e. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara;
f. pengumuman hasil penghitungan suara dari tempat pemungutan suara yang ditempelkan di sekretariat PPS;
g. penyampaian surat suara dari tempat pemungutan suara sampai ke PPK;
h. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan Susulan; dan
i. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan.

(2) Selain melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan Pengawasan terhadap lingkup pengawasan lainnya di wilayah kelurahan/desa berdasarkan penugasan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawas TPS melaksanakan Pengawasan terhadap:
a. persiapan pemungutan suara;
b. pelaksanaan pemungutan suara;
c. persiapan penghitungan suara; dan
d. pelaksanaan penghitungan suara.

(2) Selain melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas TPS melakukan Pengawasan terhadap lingkup pengawasan lainnya berdasarkan penugasan Panwaslu Kecamatan dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bawaslu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
(2) Bawaslu Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan Pengawasan Pemilihan.
(3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Pengawasan Pemilihan.

(4) Pembinaan dan pengawasan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan cara:
a. supervisi;
b. koordinasi;
c. monitoring; dan
d. asistensi.

(1) Pengawas Pemilihan melaporkan hasil Pengawasan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan periodik; dan
b. laporan akhir.

(3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan yang disampaikan secara berkala pada setiap tahapan Pemilihan.
(4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan laporan yang disampaikan pada akhir tahapan Pemilihan.
(5) Selain laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilihan memberikan laporan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan secara berjenjang.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan instansi, lembaga, dan/atau pihak yang terkait dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai kerja sama.

Pengawas Pemilihan dalam melaksanakan Pengawasan Pemilihan melibatkan partisipasi pihak terkait yang dilakukan melalui:
a. koordinasi dengan instansi/lembaga terkait; atau
b. kerja sama dengan kelompok masyarakat.

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Badan ini.
(2) Pelaksana dan lingkup Pengawasan bagi Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta disesuaikan dengan kewenangan Pengawasan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya mengenai kekhususan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan dengan berbasis ramah lingkungan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pelindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dapat menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 175), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2024